DUGAAN PENIPUAN BERKEDOK JABATAN DAN PENGARUH KEKUASAAN, NAMA TONO SUBODRO JADI SOROTAN PUBLIK

Buserkriminalitas.com | Gresik, Jawa Timur — Dugaan praktik penipuan dengan modus pengaruh jabatan, kedekatan dengan elite, hingga pencitraan tokoh agama kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Nama Tono Subodro alias Tono Subondo kini ramai diperbincangkan setelah sejumlah korban dari berbagai daerah mengaku mengalami kerugian besar akibat janji-janji yang diduga tidak pernah terealisasi.

Dugaan kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan utang piutang biasa. Berdasarkan penelusuran dan keterangan para korban, pola yang dimainkan terduga disebut dilakukan secara sistematis dengan membangun citra seolah memiliki kekuasaan, jaringan pejabat, serta akses ke lembaga strategis nasional.

Sejumlah korban mengaku awalnya diyakinkan melalui narasi bantuan proyek, pencairan dana, kerja sama usaha, hingga janji penyelesaian persoalan tertentu. Untuk memperkuat kepercayaan, terduga disebut kerap membawa nama tokoh besar nasional serta mengklaim memiliki hubungan khusus dengan lingkar kekuasaan.

Tidak hanya itu, terduga juga diduga menggunakan atribut dan simbol keagamaan guna membangun legitimasi sosial di tengah masyarakat. Ia disebut-sebut mengaku memiliki keterlibatan dalam pengelolaan pondok pesantren dan organisasi keagamaan di wilayah Gresik serta Surabaya.

Korban yang bermunculan diketahui berasal dari berbagai daerah, di antaranya Bandung, Bekasi, Cikarang, Tangerang, Banten, Jember, Lamongan hingga Depok. Nilai kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Beberapa nama korban yang disebut dalam penelusuran redaksi antara lain Yunanto asal Bandung, Agus Wibowo asal Bekasi, Haji Eli dari Cikarang, Cahyo dari Tangerang, hingga Erwin asal Depok. Bahkan beberapa korban yang telah meninggal dunia juga disebut pernah mengalami persoalan serupa.

Salah satu korban mengaku sempat mendatangi langsung lokasi kediaman terduga di wilayah Cerme, Gresik, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun fakta di lapangan justru menguatkan dugaan bahwa korban bukan satu-satunya pihak yang merasa dirugikan.

“Banyak orang dari luar kota datang mencari orang yang sama dengan persoalan hampir serupa,” ungkap korban menirukan keterangan warga sekitar.

Munculnya korban lintas daerah memunculkan dugaan kuat bahwa praktik tersebut telah berlangsung cukup lama. Warga sekitar disebut mulai resah karena banyaknya orang luar daerah yang datang mencari keberadaan terduga.

Pengamat hukum menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka perbuatan itu dapat mengarah pada tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terduga dapat dijerat:

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Pasal 55 KUHP apabila ditemukan adanya pihak lain yang turut membantu, memfasilitasi, atau menikmati hasil dugaan tindak pidana.

Pasal 263 KUHP apabila ditemukan penggunaan dokumen atau identitas yang tidak benar untuk meyakinkan korban.

Pasal 65 KUHP tentang perbuatan berlanjut apabila dugaan tindak pidana dilakukan berulang terhadap banyak korban.

Para korban dikabarkan mulai menyiapkan langkah hukum secara kolektif dengan mengumpulkan bukti transfer, rekaman percakapan, dokumen komunikasi, hingga keterangan saksi-saksi lain yang dianggap mengetahui rangkaian dugaan peristiwa tersebut.

Desakan terhadap aparat penegak hukum kini semakin menguat agar dilakukan penyelidikan secara serius dan transparan. Publik menilai penanganan cepat perlu dilakukan guna mencegah munculnya korban baru dengan modus serupa.

Kasus ini juga menjadi pengingat keras bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan jabatan, koneksi kekuasaan, ataupun simbol agama untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Catatan Redaksi:

Berita ini disusun berdasarkan keterangan sejumlah korban dan hasil penelusuran lapangan. Hingga berita diterbitkan, pihak yang disebutkan belum memberikan klarifikasi resmi. Asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Redaksi)