DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PLN DEPOK! MCB WARGA DICOPOT, TRANSAKSI TAGIHAN YANG DITALANGI PETUGAS MUNCULKAN TANDA TANYA

Buserkriminalitas, com, DEPOK, 12 NOVEMBER 2026 — Dugaan ketidakberesan dalam pelayanan PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan. Kali ini, tindakan petugas PLN di wilayah RT 006/007, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dipertanyakan setelah MCB listrik milik seorang warga dicopot dengan alasan keterlambatan pembayaran tagihan.

Petugas bernama Bima disebut melakukan pencopotan MCB tanpa pemberitahuan langsung kepada penghuni rumah. Keluarga pelanggan mengecam tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar serta prosedur yang digunakan petugas di lapangan.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut tunggakan listrik. Muncul pula dugaan kejanggalan dalam mekanisme pembayaran, setelah keluarga penghuni menyebut tagihan listrik mereka ditalangi oleh petugas PLN tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah pembayaran itu dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan? Siapa yang menyerahkan uang, siapa yang menerima, dan bagaimana pencatatannya dalam sistem PLN?

KETERANGAN PEJABAT PLN PERLU DIUJI

Saat dikonfirmasi, Rezky dari bagian Customer Service PLN menyatakan bahwa petugas sudah tiga kali mendatangi rumah pelanggan, tetapi tidak bertemu penghuni karena rumah disebut selalu kosong.

Rezky membenarkan bahwa petugas yang melakukan pencopotan MCB bernama Bima dan mengarahkan awak media untuk meminta penjelasan kepada atasannya, Ivan supervisor pelayanan pelanggan.

Sementara itu, Ivan selaku supervisor pelayanan pelanggan PLN wilayah Kalimulya-Sukmajaya menyatakan bahwa petugas lapangan telah bekerja sesuai SOP.

Ia menjelaskan bahwa penanganan tunggakan satu bulan dilakukan melalui penyegelan, sedangkan apabila tunggakan mencapai dua bulan dapat dilakukan pencopotan MCB. Ivan supervisor pelayanan pelangga, juga menyebutkan bahwa sambungan listrik dapat dipasang kembali setelah pelanggan melakukan pembayaran.

Namun, penjelasan tersebut belum menjawab persoalan mengenai bukti pemberitahuan kepada penghuni dan mekanisme pembayaran yang disebut ditalangi petugas.

POTENSI PELANGGARAN HARUS DISELIDIKI

Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, transaksi di luar prosedur resmi, atau tindakan yang merugikan pelanggan, manajemen PLN harus melakukan pemeriksaan internal.

Penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan terhadap pelanggan harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DESAK PLN DAN APARAT LAKUKAN PEMERIKSAAN

Redaksi mendesak manajemen PLN Depok melakukan investigasi terhadap tindakan petugas Bima serta memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran tagihan tersebut.

PLN juga diminta membuka bukti kunjungan petugas, pemberitahuan tunggakan, berita acara pencopotan MCB, dan bukti transaksi pembayaran.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Jangan sampai kewenangan pelayanan listrik justru menjadi celah bagi praktik yang merugikan masyarakat.

Rakyat bukan objek kesewenang-wenangan. Tunggakan listrik wajib diselesaikan, tetapi prosedur, transparansi, dan hak pelanggan tidak boleh dikorbankan.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kejanggalan pembayaran yang disebut ditalangi petugas masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak PLN.

(REDAKSI)