Dugaan praktik penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Cimanggis, Kota Depok, semakin menjadi perhatian. Sebuah mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B 1128 TFZ diduga digunakan untuk melakukan pengisian BBM secara berulang di SPBU 34.164.18, Jalan Radar Auri, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis.
Hasil pemantauan awak media mengindikasikan bahwa Pertalite yang dibeli menggunakan kendaraan tersebut kemudian dibawa ke sebuah lokasi di Jalan Nomor 102, RT 002/RW 011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis. Di lokasi itu, BBM diduga dipindahkan ke dalam puluhan galon air mineral untuk selanjutnya memenuhi pesanan pelanggan.
Aktivitas tersebut memunculkan dugaan adanya pola pengumpulan dan penyaluran kembali Pertalite di luar mekanisme distribusi yang semestinya. Aparat penegak hukum diminta segera mengungkap siapa yang menjalankan, siapa yang memesan, dan siapa yang memperoleh keuntungan.
Saat dikonfirmasi awak media, pria bernama Budi mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut selama kurang lebih empat bulan.
Ia mengaku menerima pesanan pelanggan dengan sistem pembayaran transfer terlebih dahulu. Budi juga menyebut dirinya berpindah-pindah SPBU ketika melakukan pengisian.
Yang menjadi perhatian serius, Budi mengaku memberikan uang tambahan sebesar Rp10.000 kepada operator setiap kali melakukan pengisian BBM.
Tidak hanya itu, Budi menyatakan bahwa pengawas SPBU telah mengetahui aktivitas yang dilakukannya.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi secara langsung kepada pihak pengawas dan manajemen SPBU. Apakah benar mereka mengetahui aktivitas tersebut? Apakah ada pelanggaran prosedur pelayanan? Apakah terdapat pihak yang turut membantu?
Semua itu harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan sekadar berdasarkan pengakuan satu pihak.
POTENSI PIDANA MIGAS HARUS DITELUSURI
Apabila aktivitas tersebut terbukti memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, pelakunya dapat dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Penyidik juga perlu mendalami dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti dan peran masing-masing, termasuk apabila ditemukan adanya pemberian uang yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.
POLISI DIMINTA TELUSURI HINGGA KE PENAMPUNGAN
Polsek Cimanggis, Polres Metro Depok, Polda Metro Jaya, dan BPH Migas diminta tidak berhenti pada pemeriksaan kendaraan semata.
Penelusuran harus mencakup lokasi penampungan di Kelurahan Mekarsari, identitas pemesan, transaksi pembayaran, sumber pasokan BBM, serta dugaan keterlibatan pihak SPBU.
Rekaman CCTV, riwayat transaksi, keterangan operator, dan pengawas menjadi bagian penting untuk menguji seluruh informasi tersebut.
Pertamina Patra Niaga juga diminta melakukan pemeriksaan internal terhadap SPBU 34.164.18 guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan dan pengawasan distribusi BBM.
JANGAN SAMPAI HUKUM TUMPUL TERHADAP PENYALAHGUNA BBM
Persoalan ini bukan hanya menyangkut satu kendaraan atau satu lokasi pengisian. Jika dugaan praktik tersebut benar, terdapat persoalan serius terkait pengawasan distribusi energi yang harus segera dibongkar.
Masyarakat menunggu langkah konkret aparat untuk mengungkap fakta, memeriksa seluruh pihak terkait, serta menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
Pihak SPBU 34.164.18 juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas dugaan tersebut, termasuk pernyataan Budi mengenai uang tambahan kepada operator dan pengetahuan pengawas.
Jangan sampai distribusi BBM yang seharusnya diawasi justru menjadi celah bisnis yang merugikan kepentingan masyarakat.
(IRWAN B.K.)
Posting Komentar untuk "DIDUGA ADA JARINGAN PENIMBUN PERTALITE DI CIMANGGIS! GRAND MAX B 1128 TFZ DISOROT, PENGAKUAN BUDI MINTA DIUSUT POLISI"