HONDA SONIC B 4736 TNJ DICARI! KOPERASI KLAIM TUNGGAKAN 4 BULAN, APARAT DIMINTA TELUSURI DUGAAN PELANGGARAN HUKUM

DEPOK, 19 OKTOBER 2026 — Sebuah sepeda motor Honda Sonic bernomor polisi B 4736 TNJ tengah dicari menyusul adanya persoalan kewajiban angsuran kepada pihak koperasi. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak terkait, kendaraan tersebut diduga masih berada di wilayah Kota Depok.

Pihak koperasi menyebut pemilik kendaraan bernama Gatut memiliki tunggakan angsuran yang diklaim telah mencapai kurang lebih empat bulan. Sejumlah imbauan dan peringatan, menurut keterangan yang diterima, telah disampaikan, tetapi persoalan tersebut disebut belum terselesaikan.

Kondisi ini mendorong pihak koperasi meminta kejelasan dan penyelesaian atas kewajiban yang masih tertunggak. Namun, status perjanjian, kepemilikan kendaraan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan bukti yang sah.

JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT

Pihak terkait meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Honda Sonic bernomor polisi B 4736 TNJ agar menyampaikan informasi kepada pihak koperasi atau aparat penegak hukum setempat, seperti Polsek maupun Polres Metro Depok.

Apabila ditemukan dugaan pengalihan kendaraan yang bertentangan dengan perjanjian atau indikasi tindak pidana lainnya, aparat diminta melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum pidana, dugaan penggelapan dapat diperiksa berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Meski demikian, tunggakan angsuran semata tidak otomatis membuktikan terjadinya penggelapan. Persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan perjanjian, status penguasaan kendaraan, tindakan para pihak, serta bukti pendukung lainnya.

Demikian pula, dugaan penadahan tidak dapat disimpulkan hanya karena seseorang menguasai atau menemukan kendaraan tersebut. Harus ada bukti yang mendukung dugaan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Pihak koperasi diharapkan menempuh mekanisme penagihan dan penyelesaian sesuai perjanjian serta prosedur hukum, sementara pihak yang berkewajiban membayar diharapkan memberikan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang sah.

Redaksi