UANG RP10 JUTA DAN POLEMIK BERAS WAY HALOM: STATUS HUKUM WARTAWAN FR DIMINTA DIBUKA TERANG

Buserkriminalitas,com-OKU TIMUR—Polemik penyaluran bantuan beras di Desa Way Halom, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, memasuki babak baru. Persoalan yang semula berkaitan dengan keluhan warga mengenai jumlah bantuan kini berkembang menjadi pertanyaan publik mengenai dugaan pemberian uang Rp10 juta kepada wartawan berinisial FR dan proses hukum yang kemudian dialaminya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga FR, sebelumnya FR memberitakan keluhan masyarakat terkait bantuan beras yang disebut semestinya diterima sebanyak 30 kilogram. Namun, warga mengaku hanya menerima sekitar 20 kilogram sehingga mempertanyakan keberadaan 10 kilogram lainnya.

Keterangan yang diperoleh dari sumber menyebutkan bahwa perangkat desa memberikan alasan sebagian beras tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima. Persoalan tersebut kemudian menjadi bahan pemberitaan dan perhatian masyarakat.

Setelah pemberitaan muncul, keluarga FR menyebut sejumlah perangkat desa mendatangi kediaman FR sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan keluarga, terdapat uang sekitar Rp10 juta yang diletakkan di atas meja.

Keluarga FR menyebut uang tersebut kemudian diminta untuk dihitung. FR dikatakan menolak menerima maupun menghitung uang tersebut. Istrinya juga disebut sempat diminta menghitung uang tersebut, tetapi menolak.

Pihak keluarga menduga kedatangan tersebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai bantuan beras dan adanya keinginan agar pemberitaan tersebut dihentikan atau dihapus.

Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap seluruh pihak yang hadir dalam peristiwa tersebut. Asal-usul uang, siapa yang membawa, untuk tujuan apa uang tersebut diberikan, serta apakah benar ada permintaan penghapusan pemberitaan merupakan bagian yang perlu dibuktikan.

STATUS FR JANGAN DIBUAT SUMIR

Perhatian berikutnya tertuju pada status hukum FR.

Menurut pihak keluarga, setelah rangkaian peristiwa tersebut FR justru diamankan aparat kepolisian. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai perkara yang sedang ditangani, dasar pengamanan, pasal yang digunakan apabila telah ada laporan, serta alat bukti yang mendasarinya.

Publik berhak mengetahui apakah FR diperiksa sebagai saksi, terlapor, tersangka, atau dalam status hukum lainnya.

Kejelasan tersebut penting agar pemberitaan mengenai kasus FR tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak sebelum proses hukum berjalan secara transparan.

Di sisi lain, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan FR di luar kegiatan jurnalistik, proses hukum tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila pokok persoalan merupakan sengketa pemberitaan, mekanisme hukum pers juga perlu diperhatikan.

MEKANISME PERS PERLU DIKEDepankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Pasal 4 ayat (3) menjadi salah satu dasar perlindungan terhadap kerja jurnalistik. UU Pers juga mengenal Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Pada Februari 2026, Dewan Pers menyampaikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah ditempatkan setelah mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, serta penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.

Dewan Pers juga pada Juli 2026 menegaskan bahwa upaya menghalangi kerja jurnalistik bertentangan dengan UU Pers dan mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan secara profesional.

Namun perlindungan terhadap kerja jurnalistik bukan berarti wartawan berada di luar hukum. Wartawan tetap wajib menjalankan profesinya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Karena itu, dalam kasus FR, dua persoalan perlu dipisahkan secara jelas: substansi dugaan pelanggaran hukum yang dituduhkan kepada FR dan sengketa mengenai pemberitaan bantuan beras.

APARAT DIMINTA PERIKSA SEMUA PIHAK

Masyarakat meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada posisi FR, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.

Jika benar terdapat uang Rp10 juta dalam pertemuan tersebut, aparat dapat meminta keterangan dari pihak yang hadir, memeriksa sumber dana, tujuan pemberian, komunikasi sebelum dan sesudah pertemuan, serta bukti lain yang relevan.

Di sisi lain, perangkat Desa Way Halom yang disebut dalam keterangan keluarga FR juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi.

Kepala Desa, kaur maupun kepala dusun yang disebut dalam kronologi diharapkan menjelaskan secara terbuka apakah benar mereka datang ke rumah FR, siapa yang hadir, apa tujuan kedatangan, serta bagaimana konteks uang Rp10 juta yang disebut keluarga FR.

Begitu pula terkait bantuan beras, pemerintah desa perlu menjelaskan secara terbuka dasar penyaluran, jumlah bantuan yang diterima masing-masing penerima, daftar penerima manfaat, serta alasan apabila terdapat perbedaan jumlah beras yang diterima warga.

Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada polemik antara wartawan dan perangkat desa.

Ada dua pertanyaan publik yang perlu dijawab: bagaimana sebenarnya penyaluran bantuan beras dilakukan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan yang disebut melibatkan uang Rp10 juta tersebut?

Keduanya membutuhkan pemeriksaan berdasarkan bukti, keterangan para pihak, dan proses hukum yang transparan.

Sampai seluruh proses tersebut selesai, seluruh pihak tetap harus ditempatkan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

(Uchay)