BBM SUBSIDI DIDUGA JADI LADANG BISNIS ILEGAL DI SINTANG, APARAT DITANTANG BONGKAR “BOS BESAR”

Buserkriminalitas,com-SINTANG,14/09/2026,KALBAR — Viral! Dugaan permainan BBM bersubsidi di Desa Benayau KM 55, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan tajam. Video yang beredar di TikTok memperlihatkan aktivitas yang disebut-sebut sebagai bongkar muat BBM subsidi secara berulang.

Lebih serius, unggahan tersebut turut menyeret nama “Bos Bambang” dan PT. Rama Kapuas Indah. Namun, sampai saat ini belum ada verifikasi independen yang memastikan kedua pihak tersebut terlibat dalam aktivitas yang ditampilkan dalam video.

Jika benar terdapat praktik penimbunan, pengangkutan, atau perdagangan BBM subsidi di luar ketentuan, ini bukan lagi persoalan sepele. Aparat harus menguji apakah terdapat unsur tindak pidana dan siapa saja yang berada di balik rantai distribusinya.

Ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 harus menjadi pijakan pemeriksaan apabila ditemukan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah.

BPH Migas, Pertamina, Polda Kalbar, dan Polres Sintang jangan sekadar melihat video viral. Bongkar faktanya!

Telusuri asal BBM, SPBU atau titik penyalur, kendaraan pengangkut, dokumen pembelian, lokasi penampungan, penerima akhir, hingga transaksi keuangannya. Jika ada jaringan yang terlibat, penindakan harus diarahkan kepada seluruh rantai, bukan hanya orang yang berada di lapangan.

Publik juga berhak mempertanyakan: kalau dugaan aktivitas ini disebut telah berlangsung berbulan-bulan, mengapa pengawasan tidak mampu menghentikannya?

Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat berubah menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu. Kalau benar ada permainan, bongkar sampai ke akar. Kalau tudingan itu tidak benar, aparat dan pihak yang disebut wajib memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi fitnah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut maupun aparat terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.

(Tim Red)