Sulaiman Dari mengatakan, DPP CIC telah menemukan sejumlah kejanggalan, terutama tentang proses perencanaan dan pengalokasian anggaran serta pengadaan barang yang dapat diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami meminta BPK RI Perwakilan Aceh melakukan audit Investigatif secara khusus terhadap dana APBA-Perubahan 2025 pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dapat dicurigai cukup banyak pelanggaran, termasuk harga pengadaan barang yang tidak sesuai dengan spek,” kata ketua harian DPP CIC, Kamis 16 April 2026.
Menurutnya, audit Investigatif perlu dilakukan secara mendalam untuk memastikan kesesuaian antara barang yang dibeli dengan harga satuan yang dianggarkan, CIC juga memperoleh informasi bahwa Tim BPK sedang melakukan audit pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh tetapi dinilai belum menyentuh secara detail seluruh aspek pengadaan dan kualitas barang yang sumber dana APB-P Tahun 2025
“Karena itu perlu penelusuran lebih dalam dari tim auditor BPK dan harus memastikan apakah barang-barang yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan atau tidak,” katanya.
Tim CIC juga mengungkap dua temuan utama di lapangan. Pertama, bahwasanya sebahagian Dayah/Pasanteren tidak pernah mengusulkan permintaan kebutuhan barang seperti alat pembelajaran smatpanel, Kedua adanya barang yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Dayah/Pasanteren, "Kami juga heran karena tidak pernah mengusulkan tapi barang kenapa bisa datang'.
“Contohnya, alat pembelajaran smartpanell seharusnya pengadaan barang untuk kebutuhan A, tetapi yang disediakan justru barang lain. Ini tentu merugikan penerima manfaat, dan juga seharusnya dilakukan sosialisasi supaya jangan salah pemakaian, ujarnya.
Sulaiman Datu juga mengatakan, tim auditor BPK Perwakilan Aceh memiliki peran penting dalam mengaudit investigatif dugaan kasus ini secara menyeluruh, terutama memperkuat kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara.
Total anggaran APBA Perubahan 2025 tersebut tercatat mencapai Rp 70 miliar lebih yang terbagi dalam beberapa paket kegiatan dan pengadaan. Dari data yang dihimpun, terdapat satu perusahaan yang mengelola hingga beberapa paket proyek. seluruh perusahaan pelaksana disebut ditunjuk langsung tanpa melalui proses seleksi harga.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan DPP CIC agar BPK segera turun tangan melakukan audit Investigatif guna mengungkap potensi penyimpangan serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara
Seharusnya Dinas Pendidikan Dayah Aceh menetapkan program prioritas sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dayah di seluruh Aceh. Program ini dirancang guna memperkuat peran dayah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
yang mereka bagian dari implementasi visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Mualem–Dek Fadh), yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam, bukan malah membuat perencanaan secara ugal-ugalan demi memenuhi nafsu serakah mafia yang secara tiba-tiba memploting Anggaran penumpang gelap yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
Selain itu kata Sulaiman Datu, kami juga sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendidikan dayah di Aceh.Langkah ini dinilai penting untuk dilakukan setelah Audit investigatif BPK RI Perwakilan Aceh melaksanakan tugas pada Dinas Pendidik Dayah Aceh, ya kami juga akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh, dan sudah dapat melakukan penelusuran dan pengumpulan data-data terhadap dugaan kasus korupsi pada proses-
(Arifin.Nst)
Posting Komentar untuk "DPP CIC: Desak BPK RI Perwakilan Aceh Lakukan Audit APBA-P 2025 Dinas Pendidikan Dayah Aceh"