Diduga Ada Kelebihan Pembayaran pada Empat Paket Pekerjaan Jalan Dinas PUPR 2024, Nilainya Capai Ratusan Juta Rupiah

Buserkriminalitas.com, BOLMUT – Hasil pemeriksaan atas empat paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara, kembali menyingkap persoalan serius. Ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang berakibat pada kelebihan pembayaran dengan total mencapai ratusan juta rupiah.

Empat paket pekerjaan yang tercatat bermasalah, yakni:

1. Pekerjaan long segment ruas jalan Bolangitang I – Talaga Tomuagu.

2. Pekerjaan penanganan long segment ruas jalan Soligir – Talaga Tomuagu.

3. Pekerjaan rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur ruas jalan Boroko Timur I (Jalan Menara).

4. Pekerjaan penanganan long segment ruas jalan Kuala – Taman Kayudupa.

Temuan ini memperlihatkan adanya dugaan lemahnya fungsi pengawasan internal di Dinas PUPR. Padahal, sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Keuangan Negara, setiap kelebihan pembayaran akibat pekerjaan yang tidak sesuai kontrak wajib dikembalikan ke kas daerah tanpa terkecuali.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan penyelesaian masalah ini masih belum tuntas. Dari empat paket pekerjaan, baru satu paket yang telah diselesaikan atau dilunasi, sementara tiga lainnya masih menggantung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah hal tersebut sekadar kelalaian dalam pengawasan, atau justru ada unsur pembiaran yang berpotensi membuka ruang praktik korupsi?

Publik menilai kasus seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Kelebihan pembayaran pada proyek infrastruktur bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi berisiko menurunkan kualitas jalan yang dibangun. Jika dibiarkan berulang dari tahun ke tahun, persoalan ini bisa menjadi modus yang merugikan rakyat secara sistematis.

Publik mendesak agar inspektorat dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Tidak hanya memastikan pengembalian seluruh dana kelebihan pembayaran ke kas negara, tetapi juga menindak pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab.

Jika penyelesaian tidak segera dilakukan, bukan hanya kualitas infrastruktur yang dipertaruhkan, tetapi juga kredibilitas Dinas PUPR dalam mengelola anggaran miliaran rupiah dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kadis PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Abdul Jalil Pandialang, saat dikonfirmasi awak media terkait dugaan temuan tersebut. "Untuk nomor 2 sampai dengan 4 itu tanggapannya Belum ada pembayaran, nanti akan di potong langsung dari sisa pembayaran". Terangnya.

(Atar)