Sekretaris Jenderal DPP CIC DJ Sembiring yang kritis lantas menilai perilaku tersebut sebagai pencitraan belaka. Alih-alih bekerja atau menyalurkan bantuan dengan efisien, mereka justru sibuk membangun citra diri di tengah musibah yang melanda warga Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar.Perilaku semacam itu rupanya dapat dijelaskan secara psikologis.
Sekjen DPP CIC DJ Sembiring menegaskan," Perilaku nirempati kerap dikaitkan dengan sosiopat atau antisocial personality disorder. Secara klinis, sosiopat merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan ketidakmampuan mematuhi norma sosial, impulsif, dan merasa tidak bersalah . Untuk itu CIC meminta dengan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto segera mencopot para pejabat dan menteri yang sibuk dengan pencitraan," tegas DJ Sembiring Senin (22/12/2025) kepada wartawan di Jakarta.
CIC menilai, Ajang pencitraan di tengah bencana memang memberi keuntungan bagi pejabat secara politik. Dengan hadir di lokasi atau memasang nama dan foto mereka di bungkus bantuan, mereka terlihat terlibat dan dekat dengan warga, namun para korban bencana jadi ajang kepentingan para oknum pejabat dan para menteri.
Banjir Dijadikan Panggung, Pejabat Jadi Aktor? Ketika Pencitraan Mengalahkan Penanganan.
Banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia kembali membuka luka lama: pejabat turun ke lokasi bencana bukan untuk bekerja, tetapi untuk berswafoto. Di berbagai platform media sosial, publik menyebarkan video dan foto pejabat yang hadir dengan rombongan besar, memakai rompi taktis seolah sedang melakukan operasi khusus, namun hanya berdiri di titik banjir sambil menatap kamera. Adegan memanggul karung beras untuk satu kali jepretan pun semakin mempertegas bahwa kunjungan tersebut lebih diarahkan pada citra visual ketimbang aksi nyata. Tak heran jika komentar warganet penuh dengan sindiran pedas semacam, “Datang cuma buat foto, bantuan mana?”
DJ Sembiring mengatakan," Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba; ia adalah pola yang berulang dari tahun ke tahun. Ketika bencana datang, pejabat tertentu justru menjadikan lokasi banjir sebagai panggung yang strategis untuk menunjukkan “kepedulian”. Padahal, warga yang terdampak membutuhkan bantuan cepat, bukan kehadiran pejabat yang sekadar melintas untuk satu-dua menit demi konten. Kunjungan yang seharusnya digunakan untuk memimpin penanganan justru berubah menjadi sesi dokumentasi, lengkap dengan kamera profesional, drone, hingga pengaturan sudut foto," kata Sekjen DPP CIC.
Lebih miris lagi, berbagai keluhan masyarakat menunjukkan bahwa kedatangan pejabat sering kali menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Relawan mengaku akses mereka menjadi tersendat karena protokoler mengatur area agar tampak rapi untuk pengambilan gambar. Bahkan, dalam sejumlah video, terlihat jelas bahwa warga dibiarkan menunggu karena pejabat lebih sibuk dengan sesi foto dan rekaman. Alih-alih mempercepat bantuan, kunjungan seremonial seperti ini justru menambah kerumitan di lapangan.
Sekjen DPP CIC mengatakan," Sebagai seseorang yang menilai fenomena ini secara kritis, saya meyakini bahwa praktik semacam ini adalah bentuk pencitraan yang tidak etis dan tidak sensitif terhadap penderitaan warga. Bencana seharusnya menjadi momentum bagi pejabat untuk menunjukkan kepemimpinan nyata bukan sekadar visualisasi kepedulian. Ketika kamera menjadi lebih penting daripada koordinasi penanganan, maka yang hadir bukanlah pejabat publik, melainkan aktor yang memainkan peran di panggung bencana. Dan selama pola ini terus dibiarkan, korban banjir akan terus menanggung bukan hanya dampak bencana alam, tetapi juga bencana pencitraan, pungkasnya.
(Arifin.Nst)
Posting Komentar untuk "CIC Soroti Manipulasi Citra Pejabat Saat Bencana, Minta Presiden Prabowo Copot Menteri Pencitraan"